IMPLEMENTASI PERNYATAAN STANDAR AUDIT 62 TENTANG AUDIT KEPATUHAN YANG DITERAPKAN ATAS ENTITAS PEMERINTAHAN DAN PENERIMA LAIN BANTUAN KEUANGAN PEMERINTAH

Abstrak

The existence of SPI compliance and weakness reporting to users of audit reports is very important in order to improve the accountability of state financial management. This is considering the very large role of BUMN in the national economy and the value of government investment in BUMN is also very large. The results of audits conducted by public accountants also do not fully guarantee that financial reports are free from fraud. A review of the reports of independent BUMN auditors shows that there is a tendency for public accountants not to implement PSA 62, the report output does not include SPI compliance and weakness reports. This study was conducted to determine the factors that cause the implementation of PSA 62 not to run well and how to improve its implementation. Analysis of the factors causing PSA 62 not to run optimally was carried out with the framework of public policy implementation according to Merilee S. Grindle, namely involving the content of policy and the context of policy. The study was conducted by exploring information through interviews, focus group discussions, observations and reviewing documents related to the implementation of PSA 62. The results of the study showed that there were three factors related to the content of the policy that influenced the implementation of PSA 62, namely the benefits of the policy, the degree of expected change, and the location of the decision maker. Related to the policy context, there are 3 influencing elements, namely the power, interests, and strategies of the actors involved, the characteristics of institutions and rulers, and the degree of compliance of public accountants. The researcher proposed the idea of 3 strategies that can be applied to improve existing conditions, namely: Forming a task force for the revision of PSA 62, increasing the evaluation function of the implementation of the work of public accountants who conduct state financial audits in accordance with laws and regulations (including the implementation of PSA 62). In addition, the BPK also needs to prepare BPK regulations that regulate systematic and structured requirements related to the use of public accountants who conduct state financial audits.

Adanya Pelaporan kepatuhan dan kelemahan SPI kepada pengguna laporan audit sangat penting dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Hal ini mengingat peran BUMN yang sangat besar dalam perekonomian nasional dan nilai investasi Pemerintah di BUMN juga sangat besar. Hasil audit yang dilakukan oleh para akuntan publik juga tidak menjamin sepenuhnya bahwa laporan keuangan bebas dari kecurangan. Penelaahan atas laporan auditor independen BUMN, menunjukkan ada kecenderungan para akuntan publik tidak menerapkan PSA 62, output laporan tidak menyertakan laporan kepatuhan dan kelemahan SPI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan implementasi PSA 62 tidak berjalan dengan baik dan bagaimana strategi untuk memperbaiki implementasinya. Analisis atas faktor-faktor penyebab PSA 62 belum berjalan optimal dilakukan dengan kerangka implementasi kebijakan publik menurut Merilee S. Grindle yaitu melibatkan factor isi kebijakan (content of policy) dan konteks kebijakan (context of policy). Penelitian dilakukan dengan menggali informasi melalui wawancara, focus group discussion, observasi dan penelaahan dokumen yang terkait dengan implementasi PSA 62. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga faktor terkait isi kebijakan yang mempengaruhi implementasi PSA 62, yaitu manfaat kebijakan, derajat perubahan yang diharapkan, dan letak pengambil keputusan. Terkait dengan konteks kebijakan terdapat 3 unsur yang mempengaruhi yaitu kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta derajat kepatuhan para akuntan publik. Peneliti mengajukan gagasan 3 strategi yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kondisi yang ada yaitu: Membentuk task force Revisi PSA 62, peningkatan fungsi evaluasi pelaksanaan pekerjaan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan (termasuk penerapan PSA 62). Selain itu BPK juga perlu menyusun peraturan BPK yang mengatur keharusan sistematis dan terstruktur terkait dengan penggunaan akuntan publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara.