ANALISIS EFEKTIVITAS INTERVENSI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KEGAGALAN PASAR MELALUI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK DI INDONESIA

Abstrak

Kegagalan pasar terjadi ketika mekanisme pasar tidak mampu menyediakan barang dan jasa secara efisien, khususnya pada konteks penyiaran publik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas intervensi pemerintah melalui Lembaga Penyiaran Publik (LPP) seperti TVRI dan RRI dalam mengatasi distorsi pasar media. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah data sekunder berupa regulasi, laporan lembaga penyiaran, literatur akademik, serta analisis konten program siaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi pemerintah melalui LPP cukup efektif dalam menyediakan konten edukatif, budaya, dan layanan publik yang tidak dipenuhi oleh media swasta. LPP juga berperan memperluas akses informasi ke daerah terpencil dan menjaga keberagaman konten. Namun, efektivitas intervensi masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, rendahnya popularitas dibandingkan media komersial, serta tantangan independensi politik. Selain itu, era digitalisasi mempertegas urgensi transformasi LPP agar tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi media masyarakat. Oleh karena itu, reformasi pendanaan, penguatan independensi, serta inovasi digital menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas intervensi pemerintah dalam sektor penyiaran publik di Indonesia.

Market failure occurs when market mechanisms are unable to provide goods and services efficiently, particularly in the context of public broadcasting in Indonesia. This study aims to analyze the effectiveness of government intervention through Public Broadcasting Institutions (LPP), such as TVRI and RRI, in addressing distortions within the media market. Using a descriptive qualitative approach, the research examines secondary data including regulations, institutional reports, academic literature, and program content analysis. The findings reveal that government intervention through LPP is relatively effective in delivering educational, cultural, and public service content that is often neglected by commercial media. LPP also plays a role in expanding access to information in remote areas and ensuring content diversity. However, its effectiveness is still limited by budget constraints, low audience ratings compared to commercial broadcasters, and challenges to political independence. Moreover, the digitalization era emphasizes the urgency for LPP transformation to remain relevant amidst shifting media consumption patterns. Therefore, reforms in funding, strengthening institutional independence, and fostering digital innovation are essential to enhance the effectiveness of government intervention in Indonesia’s public broadcasting sector.