IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI ERA GLOBALISASI

Abstrak

Kemiskinan tetap menjadi masalah struktur yang rumit di Indonesia, terutama dengan fenomena globalisasi saat ini yang memperlebar kesenjangan antar kelompok sosial ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti proses implementasi kebijakan publik dalam program pengentasan kemiskinan dalam bentuk beberapa bantuan sosial, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Tunai Langsung (BLT), dan Kartu Pintar Indonesia (KIP). Melalui tinjauan pustaka deskriptif dengan penerapan pendekatan implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah dalam implementasi program pengentasan kemiskinan, antara lain ketidakakuratan data penerima manfaat, koordinasi antar lembaga yang buruk, dan inefisiensi distribusi. Menurut temuan, program bantuan sosial telah terbukti cukup berhasil dalam menjaga daya beli, meskipun ada kebutuhan untuk transformasi dalam hal tata kelola dan peningkatan sistem data melalui pembentukan DTSEN dan SIKS-NG. Selain itu, sangat penting untuk menggeser strategi kebijakan ke program pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan daripada program bantuan sosial, yang membutuhkan pemimpin daerah yang visioner.

Poverty remains an intricate structure problem in Indonesia, especially with the current phenomena of globalization which widen the gap between socio-economic groups. The purpose of this paper is to examine the implementation process of public policy in poverty reduction programs in the forms of several social assistance, namely the Family Hope Program (PKH), Non-Cash Food Assistance (BPNT), Direct Cash Assistance (BLT), and the Indonesia Smart Card (KIP). Through a descriptive literature review with the application of Van Meter and Van Horn policy implementation approach, this research identifies several problems within the implementation of poverty reduction programs, among others the inaccuracy of data on beneficiary, poor inter-agency coordination, and distribution inefficiency. According to the findings, social assistance programs have proved to be quite successful in preserving purchasing power, although there is a necessity for transformation in terms of governance and upgrading the data system through the establishment of the DTSEN and SIKS-NG. In addition, it is crucial to shift the policy strategy into a more sustainable economic empowerment program rather than social assistance program, which requires visionary regional leaders.