BERINVESTASI DALAM INFRASTRUKTUR : PERAN KEMITRAAN PEMERINTAH-SWASTA DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN

Abstrak

Saat ini pemerintah sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah sebagai upaya pemerataan ekamomi. Namun, biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan infrastruktur tersebut tidak sedikit. Sumber dana dari pemerintah tidak cukup, sehingga dibutuhkan peran swasta untuk ikut serta membiayai pembangunan infrastruktur. Namun, di satu sisi swasta masih enggan melakukan investasi di bidang infrastruktur karena belum adanya kepastian mengenai perencanaan, aturan, dan skema pembiayaan, serta kendala utama dalam hal pembebasan lahan dan perizinan. Tulisan ini menganalisis strategi untuk meningkatkan peran swasta dalam pembangunan infrastruktur. Dengan mengacu pada kendala yang dihadapi selama ini, maka strategi yang dirumuskan antara lain adalah meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan, meningkatkan kualitas perencanaan proyek, kemudahan dalam regulasi terkait pembebasan lahan dan perizinan, insentif fiskal, meningkatkan jaminan pemerintah terhadap suasta, dan skema pembiayaan infrastruktur yang lebih efektif.

Currently, the government is aggressively accelerating infrastructure development in various regions as an effort to equalize the economy. However, the costs required for developing this infrastructure are not small. Funding sources from the government are insufficient, so the role of the private sector is needed to participate in financing infrastructure development. However, on the one hand, the private sector is still reluctant to invest in infrastructure because there is no certainty regarding planning, regulations and financing schemes, as well as major obstacles in terms of land acquisition and licensing. This paper analyzes strategies to increase the role of the private sector in infrastructure development. By referring to the obstacles faced so far, the strategies formulated include improving coordination between stakeholders, improving the quality of project planning, facilitating regulations related to land acquisition and licensing, fiscal incentives, increasing government guarantees for suasta, and better infrastructure financing schemes effective.