KEDUDUKAN KWITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI JUAL BELI TANAH DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Abstrak

Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang menyatakan tentang pertanahan, pasal ini menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor.5 Tahun 1960 mengatur dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional. Dapat diberikan bermacam-macam hak yang dapat di miliki atas orang-orang baik secara sendiri atau pun bersama - sama. Kasus jual beli antara H .Mursin dan H.Yakub hanya kwitansi sebagai bukti pembayaran jual beli tanah tanggal 29 mei 2020.Permasalahan: 1.Bagainama keabsahan kwitansi dalam peralihan hak atas pemilikan tanah?2.Bagaimana kepastian hukum kwitansi sebagai alat bukti dalam jual beli?.Metode penelitian  Yuridis Normatif,Jual Beli tanah antara H.Nursin dan H.Yakub Tanggal 29 Mei 2020 hanya kwitansi sebagai alat bukti tidak dapat melakukan dalam peralihan hak atas tersebut, Keabsahan kwitansi sebagai alat bukti peralihan hak atas pemilikan tanah menjadi bukti yang sah jika memenuhi syarat syarat tertentu,Kepastian hukum kwitansi sebagai alat bukti dalam jual beli tanah adalah sah tetapi tidak dapat digunakan untuk peralihan hak atas tanah.Kesimpulan jual beli tanah dengan kwitansi tetap sah tetapi agar dapat melalukan peralihan hak atas tanah sebaiknya di buatkan akta jual beli (AJB) yang di buat oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT), Dalam perjanjian jual beli tanah segera dibuatkan akta jual beli (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

1945 Law Article 33 Paragraph (3) which states regarding land, this article states that the earth, water, and the wealth contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. The Basic Agrarian Law (UUPA) Number 5 of 1960 regulates the basics and provisions for control, ownership, use and utilization of National Agrarian resources, The definition of land is part of the earth in the state has the right to control the surface of the earth can be given various rights that can be owned by people either individually or together. The Sale and Purchase Case between H. Mursin and H. Yakub only a receipt as proof of payment for the sale and purchase of land dated May 29, 2020. Problem: 1. as evidence in How is the validityof the receipt for the transfer of land ownership rights?2.How is the legal certainty of a receipt as evidence in a sale and purchase? Normative Juridical Research Method, Sale and Purchase of land between H. Nursin and H. Yakub on May 29, 2020 only a receipt as evidence cannot be used in the transfer of rights to it, The validity of a receipt as evidence of the transfer of rights to land ownership becomes valid evidence if it meets certain requirements, The legal certainty of a receipt as evidence in a sale and purchase of land is valid but cannot be used for the transfer of land, The conclusion is that the sale of land with a receipt is still valid but in order to be able to carry out the transfer of land rights, a deed of sale and purchase (AJB) should be made by a land deed making official (PPAT), In the land sale and purchase agreement, a deed of sale and purchase (AJB) is immediately made by the Land Deed Making Official (PPAT) and meets the requirements in accordance with the regulations and laws.